Berdasarkan hal-hal terurai di atas, para PENGGUGAT mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil, memeriksa kemudian memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;;

1. Menyataakan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dalam hal tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Menyatakan TERGUGAT dan turut TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;

1. Menyatakan Gugatan para PENGGUGAT telah memenuhi Syarat untuk diperiksa pada Pe ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;

1. Mewajibkan turut TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4302 Tahun 2024, Tanggal, 18 Oktober 2024, Tentang Panitia Seleksi Provinsi Papua Barat dalam rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan 2024 – 2029.

1. Mewajibkan TERGUGAT dan TURUTBTERGUGAT, untuk membentuk Panitia Seleksi untuk melakukan Seleksi ulang terhadap calon Anggota DPRP Papua Barat Mekanisme Pengangkatan, Periode Tahun 2024 – 2029, dalam Jangka waktu 2 (dua) bulan, setelah putusan Permohonan ini dibacakan;

1. Menghukum TERGUGAT dan turut TERGUGAT  untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, kami para PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya.